Peningkatan Akuntabilitas: BPKP Prov. NTT Evaluasi Pengelolaan Anggaran Madrasah Lingkup Pendis Alor
 |
| Pertemuan Tim BPKP Provinsi NTT bersama para kepala madrasah |
Pendis Alor (News) – Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa tenggara Timur melakukan evaluasi terhadap sejumlah madrasah di bawah naungan Pendidikan Islam (Pendis) Kabupaten Alor. Kegiatan evaluasi yang dimulai pada Rabu, (28/05/2025) ini merupakan bagian dari program nasional untuk memastikan bahwa dana yang dikelola oleh institusi pendidikan digunakan secara tepat dan efektif.
Kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi peningkatan kualitas mutu pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan madrasah yang mencakup evaluasi terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan PIP, tenaga pendidik dan kependidikan, serta program-program strategis yang telah dijalankan oleh madrasah terkhusus pada bidang sarana dan prasarana. Dalam prosesnya, tim evaluasi BPKP bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT untuk memperoleh data yang komprehensif dan relevan.
Terdapat sembilan madrasah yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan evaluasi ini, yaitu MIN 6 Alor, MIS Wahing, MIS Moru, MTs Negeri 1 Alor, MTs Darul Falah Dulolong, MTS Aloindonu, MAN Alor, MAS Darul Falah Dulolong dan MAS Al Kadriniyah.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, Mansur B. Samah, menyambut baik pelaksanaan kegiatan evaluasi ini. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola keuangan di madrasah. “Kegiatan evaluasi BPKP ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memberikan masukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran,” ujarnya.
Dalam evaluasi ini, beberapa aspek utama yang menjadi fokus meliputi:
Kepatuhan terhadap regulasi: Pemeriksaan terhadap kesesuaian pengelolaan anggaran dengan peraturan yang berlaku.
Efektivitas penggunaan dana: Penilaian terhadap apakah dana yang dialokasikan telah memberikan dampak maksimal terhadap kualitas pendidikan.
Penguatan sistem pelaporan: Evaluasi terhadap sistem pelaporan keuangan dan administratif yang diterapkan di madrasah.
Perlu diketahui bahwa Tim BPKP Provinsi NTT yang hadir pada kegiatan evaluasi ini adalah Priyo Setiawan sebagai ketua Tim, Fitria Nur Rahmah dan Sitti Faradila sebagai anggota tim.
Ketua Tim, Priyo Setiawan, dalam sambutannya menjelaskan bahwa hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola di masa mendatang sehingga para kepala madrasah dimohon agar memberikan data dan informasi yang akurat agar semua kekurangan yang menjadi temuan dapat dibenahi dalam tahun berjalan. “Kami berharap bapak ibu kepala madrasah dapat menyiapkan data-data yang kami butuhkan seperti data pengelolaan dana BOS dan PIP serta data sarpras dan data pendidik dan tenaga kependidikan". ujarnya.
Priyo pun menjelaskan bahwa tugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan penyelenggara lembaga, namun untuk mengawasi dan meluruskan pelaksanaan pemerintahan yang melenceng dari aturan yang ada.
Kepala Sekis Pendidikan Islam Hadi Kammis, mengingatkan kepada para kepala madrasah tentang pentingnya evaluasi yang dilakukan oleh BPKP, dan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi BPKP karena hal ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan Islam di Kabupaten Alor.
Evaluasi BPKP ini merupakan bagian dari agenda penguatan akuntabilitas tata kelola pendidikan di seluruh Indonesia. Kabupaten Alor, sebagai wilayah yang terus berbenah dalam peningkatan mutu pendidikan, berharap bahwa evaluasi ini dapat menjadi titik tolak untuk perbaikan yang lebih signifikan di masa depan.
Dengan adanya kegiatan evaluasi ini, diharapkan madrasah di lingkup Pendis Alor dapat menjadi model pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat.
Tidak ada komentar